GAGASAN HUKUM PENINJAUAN FORMIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Rp. 65.000

Penulis: A. Fahrur Rozi

Panjang: 23

Lebar: 15

Halaman: 164

ISBN: 00

Sinopsis:

Finalitas putusan MK terbukti menyisakan persoalan antinomi hukum karena menjadi kaidah absolut kendati terhadap suatu putusan yang dirumuskan di atas krisis legitimasi prosedural. Persoalan tersebut dapat dipecahkan melalui format pengujian formil sebagai gagasan hukum yang ideal dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut semata-mata dalam rangka memberlakukan suatu norma berdasarkan putusan yudisial MK yang berkepastian dan berkeadilan secara prosedural. Dengan demikian, penegakan hukum dan keadilan terhadap finalitas putusan MK dapat dipenuhi salah satunya dengan memastikan adanya keadilan prosedur dalam proses yudisialisasinya. Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) dapat melakukan peninjauan formil terhadap putusan MK yang cacat prosedur sebagai bentuk upaya perimbangan kekuasaan dalam mengontrol kuasa yudisial yang dimiliki oleh MK. Hal tersebut adalah bentuk penerapan terhadap prinsip check and balance yang mengedepankan adanya kontrol terhadap kekuasaan yang telah didistristribusikan kepada organ yudisial. Selain itu dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasan yudisial, MK juga dapat melakukan sendiri pengujian formil terhadap norma yang telah diputuskan kendati tidak diatribusikan secara eksplisit dalam undang-undang. Hal tersebut sebagai manifestasi dari bentuk diskresi yudisial untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kondisi-kondisi yang tidak dapat diselesaikan dalam mekanisme legalistik. Tentunya instrumen hukum demikian harus diterapkan dalam batas batas kualifikasi yang jelas, berupa peninjauan terhadap validitas putusan secara prosedural, terhadap putusan MK yang bersifat positive legislation, serta jika terdapat dugaan kuat, tuntutan, dan/atau bukti nyata adanya pelanggaran terhadap teknis yudisial yang mempengaruhi rumusan suatu putusan.